Beranda HEADLINE Dosen FH Universitas Riau : “Sebaiknya Partai Hanura Harus Menghormati Keputusan PN...

Dosen FH Universitas Riau : “Sebaiknya Partai Hanura Harus Menghormati Keputusan PN Jakarta”

554
BERBAGI
LARSHEN YUNUS AKTIVIS RIAU
Keterangan Foto : DR. H. Erdianto Effendi, SH., MH (Pakar Hukum/ Dosen FH Universitas Riau)

KABAR DAERAH RIAU, PEKANBARU – –  Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Dr H Erdianto Effendi SH MH, selaku Akademisi Universitas Riau (8/5/2018).

Pria yang juga merupakan Pakar Hukum Tata Negara tersebut mengatakan, bahwa sebaiknya Partai Hanura lebih hati-hati dalam bersikap. Kalau memang sudah keluar dan inkrah Putusan dari PN Jakarta, maka alangkah baiknya dihormati secara bersama-sama.

“Oleh karena itu, kalaupun acara Partai Hanura di Kota Pekanbaru sudah berjalan, maka hal itu sangatlah tidak etis, Apalagi kalau Presiden Jokowi menghadirinya, sama saja melanggar hukum” tegas Erdianto Effendi.

Lanjutnya lagi, bahwa Erdianto Effendi mengajak agar kita semua (Kader Partai Hanura-red) untuk bersama-sama mentaati prosedur hukum yang berlaku, Marilah kita hormati Putusan dari Pengadilan Negeri tersebut.

AKTIVIS RIAU LARSHEN YUNUS
Foto Lambang Partai HANURA (Gugatan Atas Perlawan Hukum-red).

Sejalan dengan pernyataan itu, Drs Idjang Tjarsono M.Si yang merupakan Pakar Politik dari FISIP Universitas Riau juga mengatakan, bahwa bila merujuk dari hasil keputusan Pengadilan Negeri, maka sudah sepatutnya seluruh Kader Partai Hanura untuk menghormati poin-poin yang telah dibunyikan.

“Hormatilah Keputusan PN Jakarta tersebut. ingat… Partai Politik adalah Soko Guru dari Sistem Demokrasi di negeri ini, kalau internal partai saja sudah begitu, mau jadi apa bangsa ini” sesalnya.

Dengan demikian, Sangat disayangkan kalau nantinya Presiden Joko Widodo hadir dalam acara tersebut, yang sudah jelas Ilegal atau Cacat Hukum, sambungnya.

Perlu diketahui, bahwa Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurusan DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, dengan nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 yang diberikan kepada Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang dinilai cacat hukum.

LARSHEN YUNUS HARIS KAMPAY
Keterangan Foto Ilustrasi, Himbauan Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Riau, Dr. Muhammad Haris Kampay, M.Pd (Istimewa-red).

Dilansir dari situs www.tribunnews.com, bahwa Wakil Ketua DPP Partai Hanura kubu Daryatmo, Sudewo mengatakan SK Kemenkumham tersebut dikeluarkan berdasarkan atas surat Dewan Kehormatan Partai Hanura. Di dalam surat itu, kata dia, disebutkan tidak ada konflik di partai yang berdiri pada 2006 tersebut.

“Padahal 15 Januari jam 7 pagi, kami sudah berkirim surat ke Kemenkumham bahwa Partai Hanura dalam kondisi konflik. Langsung dibuktikan dengan rapat dewan pimpinan pusat yang di (Hotel,-red) Ambhara. Digantikan dengan pak OSO dan itu tidak benar. Maka SK ini juga enggak sah. Cacat demi hukum,” ujar Sudewo.

Atas dasar SK Kemenkumham itu, lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpedoman pada partai politik yang terdaftar di Kemenkumham dalam melakukan verifikasi, dan untuk menindaklanjuti segala yang ada di dalam dinamika tersebut diminta rekomendasi dari Kementerian hukum dan HAM, lalu Menkumham belum pernah minta petikan itu ke KPU.

Apabila melihat mekanisme yang terjadi di internal Partai Hanura, Sudewo menegaskan, setelah dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), terpilih Daryatmo sebagai Ketua Umum Partai Hanura dan Sarifuddin Sudding sebagai Sekjennya.

“Kalau memang acara Partai Hanura di Kota Pekanbaru itu (Rakernas-red) sudah berjalan, maka seharusnya kegiatan tersebut atas nama Ketua Umum Oso dan Sekjen Sudding. Marilah kita hormati Keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta, Hormati Hukum ! barulah benar Indonesia Beradab” tutup Drs Idjang Tjarsono M.Si alumnus dari UGM Yogyakarta.  *******Yunus

loading...