Kampar– kabardaerah.com
Tidak seperti biasanya, kali ini kedatangan Anggota DPRD Kabupaten Kampar, yaitu Said Abdullah, dalam rangka acara reses yang disambut oleh ibu- ibu group rebana di gerbang kantor Desa Salo Timur. Selasa, (21/03/23).
Acara reses tersebut tampak dihadiri langsung oleh Kepala Desa Salo Timur, H. Tukiran beserta para Perangkat Desa Salo Timur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Ratusan masyarakat Desa Salo Timur.
Said Abdullah adalah Putra asli Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, yang duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar membawahi 6 Kecamatan. Diantaranya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Salo, Kecamatan Kuok, Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.
Kemudian sesuai tuntutan Undang – undang, dimana setiap Anggota DPRD wajib melaksanakan Reses di daerah pemilihannya 3 kali dalam satu tahun. Tujuannya adalah untuk menemui konstituennya dan sekaligus menampung aspirasi yang nantinya akan diperjuangkan melalui lembaganya kepada Pemerintah Daerah.
Melalui reses yang dilaksanakan di aula Kantor Desa Salo Timur, sejumlah aspirasi disampaikan oleh masyarakat, di antaranya berasal dari Kaum Ibu Inros yaitu peralatan rebana yang baru.
Kemudian Makmur selaku Ketua RW Dusun Koto Menanti mengusulkan aspal atau Hotmix Jalan menuju Masjid Al-Falah I yang saat ini sudah hancur dan berlobang.
Sementara itu Kepala Desa H. Tukiran mengusulkan peningkatan jalan samping Kantor Desa, dimana saat ini jalan tersebut masih jalan tanah dan warga yang tinggal disepanjang jalan tersebut sudah ramai begitu juga rumah penduduk. Kemudian Pembangunan Jembatan menuju SD Negeri 008 Salo yang saat ini kondisinya memprihatinkan,” ujarnya.
Terakhir yang menyampaikan usulan adalah Zul Efendi sebagai Ketua RT II RW III Dusun Kampung Baru, ia mengusulkan tiang listrik untuk penerangan jalan.
Selanjutnya menyikapi usulan yang disampaikan oleh Kepala Desa Salo Timur beserta perangkatnya, Said Abdullah berjanji untuk memperjuangkannya. Kita tetap perjuangkan melalui lembaga DPRD kepada Pemerintah Daerah, namun demikian semua usulan realisasinya tergantung kondisi dan kemampuan keuangan daerah kita,” ungkapnya.*(ADV)
